uu 31 tahun 1999. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) sebagaimana telah diubah dengan UUNo. uu 31 tahun 1999

(lima) tahun dan denda paling sedikit Rp 50. NUMBER 31, YEAR 1999. Dr. Nomor 31 Tahun 1999 jo. guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945 (Sutatiek, 2013: 1). Baca selengkapnya di pdf berikut. Namun persoalan kewenangan ini ternyata menjadi rancu kembali dengan adanya ketentuan Pasal 27 dan Pasal 39 UU Tipikor No. Peraturan Dasar Hukum Peraturan Terkait / 0. 22 th. 39 Tahun 1999 Hak Asasi Manusia MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. 1. UU No. ABSTRAKHakim mempunyai kebebasan untuk menjatuhkan putusan pemidanaan dan menentukan jenis pemidanaan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Merintangi Proses Pemerik-saan Perkara Korupsi : - Pasal 21 2. UU 20/2001, terdapat beberapa klasifikasi dari tindakan-tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi, yaitu sebagai berikut. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 5, Pasal 11, dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Unduh file pdf Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang merupakan dasar hukum untuk memberantas korupsi di Indonesia. Indonesia, Pemerintah Pusat. Pembentukan KPK merupakan amanat UU 31/1999 di mana dalam penjelasan umumnya disebutkan sebagai berikut: Undang-Undang ini juga mengamanatkan pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang akan diatur dalam Undang-undang tersendiri dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak. Selain Komisi Pemberantasan Korupsi (“KPK”) dan Kepolisian, Kejaksaan juga diberi wewenang untuk menyidik perkara korupsi. 000. Sembunyikan. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Baca juga: Deposan Datangi Kejaksaan Minta Kejelasan Pengembalian Dana LPD Anturan. 20 tahun 2001 Pasal 12c ayat 2 dan UU No. 000. TENTANG . bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, perlu dibentuk Komisi Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001, tidak memberikan definisi secara tegas tentang pengertian hadiah atau janji sebagaimana dimaksud dalam unsur “menerima hadiah” atau “janji”, oleh karena itu perlu dilakukan penelusuran referensi yang dapat dijadikan sebagai acuan untuk memaknai istilah hadiah. 20 Tahun 2001 memuat dua kelompok tindak pidana korupsi. 4. Pasal 5 UU 20/2001 (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp50. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. 20 tahun 2001 pelaku tindak pidana korupsi tidak hanya manusia / individu melainkan termasuk juga korporasi yang dimaksudkan sebagai kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum seperti Firma, Perusahaan,. NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA. net. 20 Tahun 2001. Dalam hal tindak pidana. bahwa Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 bertujuan mewujudkan tata kehidupan bangsa yang sejahtera,. 23. Pasal 5 UU No. Selain Karomani, dua terdakwa lain juga menjalani sidang tuntutan di. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering kali mendengar kata “korupsi”. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 31 Tahun 1999 jo UU No. UU No. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 31 TAHUN 1999TENTANGPEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSIDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan. Dilansir dari situs resmi KPK, pengertian gratifikasi menurut penjelasan Pasal 12B ayat (1) UU No. Tipe Dokumen. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA. Pasal 12B mengatur, Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU. pasal : 15; varian : Frasa "Pemufakatan Jahat" dalam Pasal 15 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah Diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai " pemufakatan. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851); 4. 31 Tahun 1999 juncto UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999, jaksa sudah tidak lagi memiliki kewenangan sebagai penyidik tindak pidana korupsi. BAB I PENDAHULUAN a. 5 tahun 1999 4. Dirumuskan dalam Pasal 2 UU No. 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No. [7] Dalam Pasal I angka 7. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, yang berlaku terhitung mulai tanggal 16 Agustus 1999 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang No. Subjek. UU No 31 th 1999 ttg Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Compiled by: 21 Yayasan Titian 3 Pasal 6 Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dipidana dengan pidana penjarm paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan dendaUndang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 (UU/1999/39) (1999). ABSTRAK PERATURAN. Hukuman bagi para koruptor di Indonesia terbilang kurang tegas jika kita melihat negara-negara seperti China, Vietnam, Singapura, Malaysia, dan Arab Saudi yangmemberi hukuman mati bagi para koruptor, menurut UU Republik Indonesia No. Perbedaan rumusan terletak pada masuknya kata “dapat” sebelum unsure “merugikan keuangan/perekonomian Negara” pada UU No 31 Tahun 1999. bahwa manusia, sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Masa Esa. UU No. Pasal 31. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas. Penerima gratifikasi diancaman pidana penjara paling singkat 4 tahun dan/atau paling lama seumur hidup dan/atau denda paling sedikit 200 juta rupiah dan/atau paling banyak 1 miliar rupiah. 3 Tahun 1971 menjadi UU No. Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, Pasal 12C ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 dengan Aturan Peralihan, terkesan telah terjadi kekosongan hukum sehingga tidak mustahil menimbulkan suatu pertanyaan dasar hukum yang akan bisa dipergunakan oleh aparat penegak hukum untuk menangani kasus-kasus perbuatan korupsi dalam era UU 3 tahun 1971, namun. Sebetulnya tidak ada rumusan atau definisi yang jelas mengenai apa. Sejarah. 28 Tahun 1999. 31 Tahun 1999, dan UU No. Barda Nawawi Arief menilai bahwa UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merumuskan tindak pidana korupsi menjadi 30 bentuk. UU No. Pasal 12B ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001. Khususnya Pasal 2 ayat (2) UU nomor 31 1999 tentang Tipikor. 3 Tahun 1971 tidak bisa digunakan lagi sejak tanggal diundangkannya UU 31 Tahun 1999, yaitu tanggal 16 Agustus 1999, sebab UU 31 tahun 1999 tidak dilengkapi Aturan Peralihan, juga dengan merujuk asas umum dalam pasal 1 KUH Pidana UU Pidana hanya berjalan ke depan dan tidak. 30 tahun 2002 Pasal 16, setiap Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima gratifikasi wajib melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, dengan cara sebagai berikut :Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, “Menggagas Perubahan UU Tipikor: Kajian Akademik dan Draf Usulan Perubahan”, 2019. 000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250. 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijo. Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum. 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. 31/1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merumuskan tindak pidana korupsi menjadi 30 bentuk. Regulasi tersebut menurunkan ancaman minimal pidana penjara yang sebelumnya 4 tahun menjadi 2 tahun. 8. Yang Menerima Pemberian atau Janji c. net. Undang-undang Tindak Pidana Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. korporasi UU No. REGARDING ERADICATION OF CRIMINAL ACTS OF CORRUPTION. Membebaskan Terdakwa dari. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;Menurut perspektif hukum, defenisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah pasal dalam UU No. 1. 20 Tahun 2001: (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50. 20 Tahun 2001 t entang Perubahan atas UU No. Eks rektor Unila ini dinilai terbukti melanggar Pasal 12 huruf b UU Nomor 31 tahun 1999, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 tahun 2001, tentang perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi. 20 Tahun 2001, bahwa : “Yang dimaksud dengan “gratifikasi” dalam ayat ini adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan. Hukuman mati juga berlaku bagi pelaku tindak pidana korupsi. Pasal 12C ayat (1), (2), dan (3) UU 20/2001. a. Peraturan Perundang-undangan. Merujuk pada Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hukuman mati sebenarnya tercantum di awal undang-undang. Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. dalam UU no. Peraturan. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. 31 Tahun 1999 jo. Oleh : Prof. Baca. 1521; SITEMAP. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi - Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Sebagai contoh tindak pidana korupsi atas nama terdakwa GR, hakim menjatuhkan putusan menggunakan Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 20. UU No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak. -Perampasan barang yang digunakanatau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Setiap orang;. 31 T ahun 1999 jo. Di Indonesia saat ini Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Glosarium. . pasal : 15; varian : Frasa "Pemufakatan Jahat" dalam Pasal 15 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah Diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai " pemufakatan. 1 Lihat Konsideran UU No. Undang-undang (UU) Bentuk Singkat. Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menyebut penerima gratifikasi dapat dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. Menyatakan inkonstitusional bersyarat Undang-Undang No 20 Tahun 2001 . 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (UU-BI) dirumuskan bahwa Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen, bebas dari campur tangan Pemerintah dan/atau pihak-pihak lainnya kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-undang ini (Psl 4). 3 Tahun 1971, UU No. I. 31 Tahun 1999 jo UU No. Dalam aturan peralihan disebutkan bahwa sejak berlakunya UU No. Melakukan tindak pidana Pasal 418 KUHP 10. Romli AtmasasmitaUntuk dapat menemukan perbedaan fundamental antara Pasal 2 dan Pasal 3 UU Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001, perlu dilakukan penafsiran dari sudut sejarah perundang-undangan (historische wet interpretatie) pembentukan UU Pemberantasan Tindak. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak. 31, LN. Foto: RES. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. Masalah yang timbul dari. 31 Tahun 1999 jo UU No. PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI. 000. 31 Tahun 1999). ABSTRAK: CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus. Undang-undang (UU) Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara. GRATIFIKASI adalah Pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Unsur Tindak Pidana Korupsi. 31 Tahun 1999 seperti telah diubah dengan UU No. 75, TLN NO. UU 20/2001, selain pidana pembayaran uang pengganti pidana tambahan lain selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam KUHP yang diatur dalam UU ini adalah: (a) perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari. UU No. Setiap orang, meliputi: 1 Pegawai Negeri - Pasal 92 KUHP - UU No. UU No. 000. 20/2001, berbunyi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian dan Kejaksaan, sering menjerat pegawai negeri atau penyelenggara negara yang terlibat dalam tindak pidana merima suap dengan Pasal 12 huruf a Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. Undang. 4. 31 Tahun. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan kedalam 30 bentuk atau jenis. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-21 Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal. Berdasarkan undang-undang tersebut, korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan. bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 5. id – Menurut pasal 12 B, Undang-undang No. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU Tipikor). Berbeda halnya apabila penggelapan dalam jabatan tersebut dilakukan oleh pejabat umum. NOMOR 31 TAHUN 1997 TENTANG PERADILAN MILITER DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 31 Tahun 1999, pertama kali termuat dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a UU No. 000. Pelajari isi dan ketentuan UU ini, serta perubahannya yang terdapat dalam UU Nomor 20 Tahun 2001. Setiap orang Pasal 1 angka 3 “Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Toggle Dampak negatif subsection. Atas perbuatannya, LW dijerat dengan pasal berlapis, pertama pasal 2 ayat 1 jo pasal 18 UU no 20 tahun 2021 tentang perubahan atas UU 31 tahun 1999 tentang Tindak Pemerantasan Pidana Korupsi yang telah diubah dalam UU Nomor 20 tahun 2021 tentang perubahan UU atas nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55. Diatur bahwa ada beberapa kategori suap menyuap, tepatnya. UU No. Perbedaan rumusan terletak pada masuknya kata ”dapat” sebelum unsur ”merugikan keuangan/perekonomian negara” pada UU No. 31 Tahun 1999 jo. Menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah Pasal dalam UU No. ABSTRAK PERATURAN. 20 Tahun 2001, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Terdiri atas tujuh Bab dan 45 Pasal. Sesuai. Sementara itu, Badan Usaha bukan berbentuk Badan Hukum terdiri dari: Persekutuan Perdata. UU No. 000. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi [i:3] BASISHUKUM beta. 000. 000. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. Dr. Terbaru Terpopuler. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. Persekutuan Komanditer (“CV”) Status Lembaga Swadaya Masyarakat (“LSM”) Sebagai Korporasi. Kedua, penerapan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No. Pasal 12B ayat (1) UU No.